Banyak pelatihan yang dkhususkan untuk ibu-ibu guna mendukung gerakan pemerintah untuk dapat memajukan tingkat atau derajat perempuan.

Selama ini perempuan menjadi objek penderitaan bagi kaum hawa. Namun pada dasarnya perempuan sangat berperan pering terhadap pembangunan bangsa. Namun adanya kesetaraan gender yang membuat perempuan tidak bebas untuk berkembang lebih maju, itulah yang emnjadi sebab mengapa perempuan tidak bisa berkembang.

Namun di Era Globalisasi saat ini permpuan telah selangkah lebih maju. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya profesi yang digeluti oleh perempuan dari profesi yang rendah hingga level tertinggi.

Dari profesi Dokter, Manajer, Wara, Polwan dan lain ebagainya. Namun tak sedikit pula perempuan Indonesia khusunya yang belum terjamah dari terbebasnya kesetaran gender yaitu prempuan yang masih belum mengenal makna globalisasi dikarenakan masih mengalami keaksaraan fungsional hingga tidak mengerti harus bagaimana untuk dapat hidup lebih maju. pekerjaan mereka hanya tukang parkir, pembvantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Inilah tugas pemerintah yang masih harus dikerjakan yaitu bagaimana memajukakan kaum perempuan dengan program Pemberdayaan Perempuan agar terbebas dari keaksaraan fungsional

berikut artikel yang saya temukan di situs lain.

JAKARTA–MI: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun turunan UU Pornografi sebagai bagian respon dari maraknya persoalan pornografi.

Hal ini disampaikan oleh Asdep pada Deputi Perlindungan Anak Sri Haryati dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/6).

“UU Pornografi mengamanatkan perlunya disusun peraturan pemerintah. Ada tiga PP. Kami sekarang sedang membuat salah satu PP yakni perlindungan terhadap anak yang jadi korban atau pelaku pornografi. Kemudian, ada juga PP dimana yang diatur adanya pengaturan kerjasama dan draf pengawasan dan pembinaan materi pornografi,” ujarnya.

Masalah pornografi, sambung dia, sangat berdampak pada generasi muda dan anak-anak. Beberapa langkah yang ditempuh untuk membendung peredaran konten pornografi tersebut sudah dilakukan. UU Pornografi salah satunya.

“Kemeneg PP turut serta menjadi inisiator UU pornografi dan dimenangkan oleh MK. Latar belakang penyusunan UU yang cukup membawa energi. Ketika ada kasus ini ada seperti blessing in disguise karena pornografi bisa digunakan untuk mengatur proses produksi, distribusi dan lain-lain,” tukasnya.

Ia memaparkan langkah lain yang bisa diambil untuk penanganan pornografi. Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi oleh kementerian bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Jika sudah menjadi korban, pihaknya memberdayakan konseling untuk penanganan. Tindakan terakhir adalah upaya represif seperti yang dilakukan oleh kepolisian.

“Komunikasi dengan orang tua harus selalu diusahakan. Orang tua jangan buta komputer, jangan gaptek. Anak -anak sekarang sangat terpapar secara intensif. Anak 3 tahun bahkan sudah diajari komputer. Hasil penelitian yayasan buah hati menyatakan bahwa anak kecil yang sering terpapar pornografi otaknya hanya memikirkan itu,” tandasnya. (Din/OL-3)

peran perempuan juga dituntut untuk peran aktif dalam memberantas pornigrafi. Karena UU pornografi masih sangat lemah unruk mengikat pelaku dengan jerat hukum.